KWRI SERANG JAGA NKRI, KAWAL PROSES HUKUM DUGAAN PENYADAPAN SECARA OBJEKTIF, JANGAN JADIKAN ISU VIRAL UNTUK MERUSAK NEGARA

Terkini 06 Nov 2026 09:23 • 3 min read • 67 views • By ALIFAN
KWRI SERANG JAGA NKRI, KAWAL PROSES HUKUM DUGAAN PENYADAPAN  SECARA OBJEKTIF, JANGAN JADIKAN ISU VIRAL UNTUK MERUSAK NEGARA
Serang,BDM' PENA News 6 November 2026 Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Serang Banten mengajak seluruh jurnalis, insan pers, dan masyarakat u...


Serang,BDM' PENA News

6 November 2026 Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Serang Banten mengajak seluruh jurnalis, insan pers, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjaga keamanan dan kondusifitas negara di tengah mencuatnya isu dugaan penyadapan ilegal.

Ketua KWRI, Alex Dongker SERANG menegaskan bahwa isu yang saat ini viral di ruang publik terkait dugaan penyadapan terhadap RI 1 / Presiden Republik Indonesia, yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri, harus disikapi secara jernih, tidak dengan ujaran kebencian, tidak dengan fitnah, dan tidak dengan upaya merusak negara.

Negara ini jangan dijadikan tidak sehat hanya karena viral. Kita dukung proses hukum berjalan sesuai UUD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI, tidak pandang bulu. Siapa pun yang diduga melanggar, harus diproses berdasarkan bukti, bukan berdasarkan opini," ujar Alex Dongker.

Sebagaimana diberitakan, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal, yang diduga terjadi pada periode 2025-2026 melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur verifikasi. Para tersangka dijerat Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. 

KWRI mencatat, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto telah menegaskan bahwa penanganan perkara ini adalah murni penegakan hukum, bukan persaingan internal maupun kepentingan tertentu. Kami yakinkan bahwa ini semua murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun," kata Kapolri Suyudi Ario Seto, Kamis (5/11/2026).


Sikap KWRI 

1. Dukung Penegakan Hukum yang Berkeadilan*

KWRI mendukung penuh Kapolri Suyudi Ario Seto untuk bertindak tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Proses harus transparan, akuntabel, dan menghormati hak-hak tersangka sesuai KUHAP.

2. Jurnalis Harus Jadi Penjaga Etika*

Peran publik jurnalis adalah menyampaikan fakta yang terverifikasi, bukan menyebarkan potongan informasi yang belum jelas sumbernya. Pelanggaran etika, termasuk dugaan penyadapan di luar prosedur hukum, jika terbukti, adalah pelanggaran serius terhadap demokrasi, hak privasi, dan etika berbangsa

3. Jangan Provokasi, Jaga Kondusifitas*

KWRI mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi, tidak menyebarkan hoaks, dan tidak menjadikan isu ini sebagai alat untuk memecah belah bangsa. Kritik boleh keras, tapi harus berdasar data dan hukum.

4. Birokrasi Harus Bersih*

Peristiwa ini menjadi momentum untuk membersihkan birokrasi dan aparat penegak hukum dari praktik yang melanggar etika dan undang-undang. Reformasi Polri harus terus berjalan agar Polri kembali menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kita jaga NKRI bersama-sama. Hukum harus tegak, negara harus kondusif, pers harus merdeka tapi bertanggung jawab," tutup Alex Dongker.

Ketua Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) SERANG BANTEN

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Recent Articles